RAKORDEV SPBE 2024

Balikpapan - Di era kemajuan teknologi saat ini, dibutuhkan pikiran yang maju, inovatif, koordinatif dan mampu menterjemahkan semua tuntutan pembangunan daerah, mengakomodir aspirasi masyarakat di segala bidang serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya dengan memperkuat peran serta keterlibatan dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Dalam sambutan Asisten Pemerintahan Umum Sekprov Kaltim, Riza Indra Riadi pada giat Rakor dan Evaluasi SPBE, mengatakan diperlukan komitmen bersama dari semua pihak terkait, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa tujuan dan manfaat dari implementasi SPBE dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat, di hadapan peserta rakor di Swissbell Hotel Balikpapan, Rabu (24/4/2024).

Riza menekankan bahwa atasan harus memberikan contoh yang baik dengan tindakan yang konsisten. Tidak hanya berbicara tanpa tindakan nyata untuk mempercepat digitalisasi. Mantan Kadis Perikanan Provinsi Kaltim ini juga menuturkan bila dicermati sebenarnya Kaltim punya potensi yang dapat meningkatkan nilai dan memperkuat implementasi SPBE. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang dikerjakan parsial atau satu pihak saja, melainkan harus sama-sama. Kita semua harus bekerja sama, harus berkolaborasi dan perlu keterpaduan tim.

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (RAKORDEV)  dengan tema Akselerasi Transformasi digital di Kalimantan Timur menuju Ekosistem Digial yang Iklusif dan Kolaborasi, Kabupaten Kutai Barat yang dihadiri dari Kominfo, Inspektorat, Bagian Organisasi Tata Laksana, dan Bappedalitbang ikut menghadiri dalam Rapat tersebut, dari Bappedalitbang dihadiri langsung oleh Sekretaris Bappedalitbang, Bapak F. Steve, S. Hut M.Sc, dan Kepala Bidang PPEDP, Ibu Arliana Yulianti, S.Pt, M. P.

Tujuan Kegiatan ini diharapkan dapat mengetahui permasalahan yang timbul dan akan timbul dalam pelaksanaan SPBE di provinsi dan daerah seperti di Kabupaten Kutai Barat,